Menu
Kamis, 24 Mei 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON- Richard Rahakbauw alias RR, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, ini harus berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke SPKT Polda Maluku oleh Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dalam dua kasus berbeda. Adalah pencemaran nama baik dan penyalahgunaan APBD tahun 2018 sebesar Rp 32,5 milyar.

Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Maluku ini didampingi sejumlah fungsionaris partai datang mengadu ke SPKT Polda Maluku, Kamis (17/5).

“Hari ini saya melaporkan wakil ketua DPRD untuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap diri saya. Laporan hari ini resmi diterima Polda Maluku melalui SPKT.  Setelah ini saya akan laporkan yang bersangkutan di Krimsus terkait dugaan penyalahgunaan APBD Provinsi Maluku tahun 2018 sejumlah Rp 32,5 milyar,” kata Huwae kepada wartawan di Mapolda Maluku, kemarin.

RR terpaksa dipolisikan karena menyebut Huwae sebagai penipu dan mengaku memiliki dana aspirasi sebesar puluhan milyar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2018. Pengakuan RR disampaikan di rumah dinasnya pada Rabu (16/5) malam.

“Jadi ini laporan yang berlanjut. Saya harus memberikan keterangan di Krimum, setelah ini saya juga akan melaporkan yang bersangkutan ke Krimsus. Karena perbuatan yang bersangkutan sangat menjatuhkan harkat dan martabat diri saya, termasuk dalam jabatan saya sebagai ketua DPRD dan ketua DPD PDI Perjuangan. Saudara Richard ini menyatakan bahwa saya sebagai ketua DPRD penipu,” ungkap Huwae.

Meski begitu, Huwae belum dapat membuka secara terang benderang kepada publik terkait penyebab sehingga RR menyampaikan dua hal yang menyinggung dirinya dan adanya penyalahgunaan APBD Maluku di tahun ini.

“Ini bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.  Saya belum bisa disampaikan kepada publik. Karena suatu proses hukum.  Saya yakin dan percaya Polda Maluku akan bekerja profesional dan berdasarkan ketentuan hukum menindaklanjutinya,” ujarnya.

Huwae mengaku melaporkan RR karena memiliki bukti kuat terkait dua kasus yang melilit Wakil Ketua DPRD asal Partai Golongan Karya itu. “Apa dasar laporan ini, saya punya bukti rekaman dimana dia menyebutkan bahwa dia punya dana aspirasi sebesar 32,5 milyar yang disampaikan tadi malam (Rabu),” jelasnya.

Selain bukti rekaman, Huwae mengaku mengantongi sejumlah bukti kuat lainnya terkait pelanggaran yang dilakukan RR. Tapi lagi-lagi Huwae belum mau membocorkan kepada publik. Ia hanya meminta Polda Maluku segera memeriksa dirinya, agar dapat membongkar kebobrokan yang selama ini dilakukan RR.

“Yang pastinya ada pengakuan dari yang bersangkutan tadi malam (Rabu) yang telah saya rekam yang menyatakan RR punya dana aspirasi sebesar Rp 32,5 miliar. Sehingga patut dipertanyakan dari mana anggaran tersebut dia dapatkan. Dasarnya apa? Saya punya bukti banyak terkait RR, sehingga nantinya secara internal di tahap penyelidikan baru saya tunjukan bukti apa yang dia lakukan selama ini,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPRD, Huwae memastikan pengakuan RR tentang dana aspirasi tidak benar. Sehingga diduga kuat, RR telah melakukan penyalahgunaan APBD Maluku.

“Dan yang kedua sebagai ketua DPRD saya pastikan di DPRD tidak ada yang namanya dana aspirasi. Kalau ada di DPRD bukanlah dana aspirasi, melainkan hanyalah perjuangan aspirasi masing-masing anggota DPRD terhadap usulan masyarakat, yang sudah tentunya merupakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota DPRD. Sehingga yang namanya dana aspirasi itu sama sekali tidak ada,” jelasnya.

Disinggung mengenai adanya proses penyelesaian secara internal di DPRD terlebih dahulu, Huwae mengaku enggan melakukannya karena ini menyangkut nama baik lembaga yang dipimpinnya.

“Ini tanggungjawab saya untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah mengenai keuangan secara baik. Tanggungjawab saya selaku Ketua DPRD agar kedepan semuanya lebih baik. Saya yang bertanggung jawab terhadap lembaga ini. Kalau mengatasnamakan lembaga ini keluar dan dipermalukan tentunya saya orang pertama yang malu. Oleh karena itu inisiatif saya adalah ini harus diselesaikan secara hukum supaya jangan ada fitnah,” tandasnya. (CR1)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB