Menu
Kamis, 24 Mei 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Diperiksa penyidik bupati  berkilah tidak tahu pemotongan ADD.  SK perintah pemotongan yang diteken bupati jadi bukti.

Pengusutan pemotongan  Anggaran Dana Desa (ADD), di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), bakal berujung di Pengadilan Tipikor. Sejumlah bukti telah dikantongi penyidik. Termasuk Surat Keputusan (SK), Bupati terkait “disunatnya” dana itu.  

Implementasi pengawasan penggunaan dana desa dan ADD oleh Mabes Polri dan Kementrian Desa yang diteken dua petinggi lembaga negara ini, belum lama ini, setidaknya cukup membantu menekan dugaan penyalagunaan dana desa maupun ADD di Kabupaten/Kota di seluruh Indoensia, termasuk Maluku.

Di Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), lewat Polres setempat, kini telah “membongkar” dugaan skandal pemotongan ADD setempat. Masing-masing ADD “disunat” sebesar 1,5 persen, per desa dari seluruh desa tanpa kecuali. Pemotongan tersebut dilakukan atas perintah Bupati SBB, Yasin Payapo, yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK), yang diteken sendiri oleh yang bersangkutan.

Bocoran SK pemotongan ADD yang diteken Bupati Yasin Payapo diperoleh setelah ada pengakuan Kabid Pemberdayaan Desa, Kabupaten SBB Emil Letemia, dalam rapat bersama Komisi A DPRD setempat pada 4 Mei 2018, lalu. Dari rapat tersebut juga terungkap pemotongan 1,5 persen ADD  berkisar  Rp 7 juta hingga 35 juta dari setiap desa penerima ADD.

Tak butuh waktu lama. Penyidik “khusus” Polres Seram Barat langsung bergerak mengusut. Sejumlah Kepala Desa dipanggil menghadap dan dimintai keterangan. Dari data yang diperoleh Kabar Timur sudah 41 Kades/Raja, yang telah diperiksa  termasuk Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo.

Payapo diperiksa lebih dari tiga jam oleh penyidik. Sebanyak 20 pertanyaan dicecar penyidik untuk penguasa kabupaten yang berjuluk “Saka Mese Nusa” itu. Kabarnya, bukti SK yang diteken Yasin, menempatkan Yasin diujung tanduk. “Bukti SK kuat. Bupati diposisi terjepit. Prosesnya masih jalan. Masih ada sejumlah pejabat yang akan kita mintai keterangan,” ungkap sumber Kabar Timur di Mapolres Seram Barat, kemarin.

Terpisah Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard Hahury yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam, mengatakan, proses pengusutan dugaan pemotongan ADD yang melibatkan Bupati Yasin Payapo, masih terus berjalan. “Saat ini agenda kedepan kita memeriksa Sekda Kabupaten SBB Mansur Tuharea. Yang bersangkutan akan kita periksa. Jadwal pemeriksaan sudah ada,”  sebut Richard.

Pemeriksaan Sekda Mansur Tuharea akan segera dilakukan, setelah pihaknya merampungkan pemeriksaan enam kepala desa lainnya. “Ada tambahan enam Kepala Desa yang telah dimintai keterangan, Kamis 17 Mei 2018, kemarin. Setelah mereka akan kita beralih ke pemeriksaan Sekda,” sebutnya.

Untuk membongkar skandal dugaan pemotongan ADD di Kabupaten SBB, lanjut dia, sudah sebanyak 41 saksi yang dimintai keterangan. Mereka terdiri dari Kades/Raja teramsuk Bupati Yasin Payapo.  “Sesuai undangan ada sekitar 60 saksi yang dipanggil. Tapi ada yang datang dan ada yang belum datang. Jadi jumlah yang sudah kita periksa sekitar 41 saksi, termasuk Bupati,” ujarnya.

Selain akan memeriksa Sekda, penyidik akan melayangkan panggilan ulang terhadap sejumlah kepala desa yang belum datang. “Yang lainnya (kepala desa) nanti kita akan buat undangan ulang untuk panggil,” ungkap mantan Kapolsek Leihitu Barat ini.

Pemotongan ADD dilakukan untuk mendanai kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Maluku yang dipusatkan di Kabupaten SBB sebagai tuan rumah, pada Bulan Oktober 2017 lalu. Potongan dilakukan atas perintah, Pemerintah Daerah SBB yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, Nomor 412.2 437.

“Jumlah pemotongan bervariasi. Ada kepala desa yang tahu dan ada yang tidak tahu (untuk Pesparawi). Kalau copy-annya (SK Bupati untuk pemotongan ADD) sudah kami miliki. Makanya kami masih mencari aslinya. Aslinya belum kami dapat,” terangnya.

Bupati saat diperiksa mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan ADD sebesar 1,5 persen tersebut. Kasus ini, lanjut Hahury, masih terus diselidiki. Pihaknya akan bekerja profesional mengungkap dugaan kebijakan yang salah secara terang benderang kehadapan publik. “Dari keterangan saksi nanti akan kita evaluasi lagi dalam gelar perkara. Jika kita memiliki cukup bukti, maka kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan,” tandasnya. (CR1)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB