Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON- Puluhan mahasiswa atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon, menggelar aksi unjuk rasa, memprotes pemadaman listrik alias mati lampu yang sering terjadi di Kota Ambon.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Kawasan Tugu Trikora Ambon, Senin (28/5) siang, itu menuntut PLN untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat yang mengalami kerusakan alat elektronik, khususnya warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

Isak Ruban, Ketua Presidium PMKRI Ambon menyampaikan, pihaknya memandang perlu melakukan interupsi kepada PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sebab, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dinilai tidak melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Buktinya, dari hasil pemantauan yang dilakukan sejak Bulan April sampai dengan Mei 2018 di Negeri Tawiri dan sekitarnya, telah terjadi kebijakan pemadaman lampu yang tidak teratur dan secara sepihak sehingga mengakibatkan kerugian dikalangan masyarakat.

“Kami meminta PLN untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Negeri Tawiri atas kelalaian yang terjadi (pemadaman lampu),” kata Isak Ruban dalam tuntutan sikap yang diterima Kabar Timur saat berlangsungnya aksi tersebut.

Menurutnya, pemadaman lampu yang sering terjadi di wilayah Desa Tawiri, diduga telah menyebabkan sejumlah peralatan elektronik milik warga menjadi rusak.

“PLN harus dapat mengganti alat-alat elektronik warga yang rusak akibat pemadaman listrik yang tak menentu,” pintanya.

Selain itu, Ia mengatakan pendistribusian jaringan ketenagalistrikan yang dilakukan PLN unit Pelayanan Laha dan Tawiri, telah mengabaikan asas keamanan dan keselamatan serta asas kelestarian fungsi lingkungan.

Olehnya itu, PLN didesak untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi warga sebagaimana UU nomor 20 tahun 2009 ketenagalistrikan Pasal 29 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen.

“PLN harus mensosialisasikan waktu pembayaran atau penagihan biaya pemakaian listrik, dan pelayanan yang diberikan harus transparansi (pemberitahuan bila ada pemadaman listrik pada jalur-jalur yang telah ditentukan),” ungkapnya.

Disisi lain, PMKRI juga mendesak pimpinan PLN untuk mengevaluasi kinerja setiap karyawannya. Sebab, kinerja karyawan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk memberikan pelayanan dan memberikan penjelasan terbaik bila ada keluhan masyarakat.

“Kami memandang perlu mengoreksi proses pelayanan yang tidak memberikan rasa adil, bahkan proses pelayanan yang semakin jauh dari amanat pembangunan nasional. Olehnya itu pimpinan PLN agar dapat mengevaluasi kinerja anak buahnya di lapangan,” tandasnya. (CR1)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB